Anggota Komisi XIII DPR RI Ahmad Basarah dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala BNPT terkait Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN TA 2024, di Gedung Nusantara II DPR RI, Jakarta, Rabu (17/7/2025). Foto: Runi/vel

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XIII DPR RI Ahmad Basarah menilai Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) sebagai garda terdepan dalam menjaga kedaulatan negara dari ancaman terorisme. Namun demikian, ia menyoroti ketimpangan antara besarnya tanggung jawab lembaga tersebut dengan keterbatasan anggaran yang tersedia.

"BNPT ini dapat dikatakan sebagai garda republik atau panglima perang melawan kejahatan terorisme. Kalau dilihat dari tugas dan tanggung jawabnya, anggaran BNPT yang di bawah satu triliun itu tidak relevan," kata Basarah dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala BNPT terkait Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN TA 2024, di Gedung Nusantara II DPR RI, Jakarta, Rabu (17/7/2025).

Meski demikian, dalam kesempatan itu Ia mengapresiasi capaian BNPT dalam meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak 12 kali berturut-turut dari BPK RI. Namun, menurutnya, hal itu belum sejalan dengan optimalisasi pencegahan terorisme di lapangan.

Basarah juga mendorong BNPT memperkuat sinergi dengan lembaga lain dalam pencegahan radikalisme, termasuk dengan Kementerian Agama dan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

"Kalau pendekatan lunaknya ingin lebih kuat, maka koordinasi antara BNPT dengan Dirjen Moderasi Beragama dan BPIP harus diperkuat," ujarnya.

Ia berharap upaya penanggulangan terorisme semakin efisien dan terintegrasi, apalagi dalam situasi fiskal yang ketat di bawah pemerintahan mendatang. (hal/aha)